Gula Merah

Sata Misaki

sata misaki

Oleh: Prio Penangsang, HC.

Dibandingkan seronoknya Shibuya, Sata Misaki masihlah terlalu udik. Kota kecil (chou) di prefektur Kagoshima itu juga jauh dari radar pelancong, yang lebih memilih Shinjuku atau Sapporo.

Tapi, bukan itu titik menariknya. Melainkan pada sebuah foto besar yang lazim dipasang di dinding ruang pertemuan koperasi nelayan setempat. Tanyalah siapa dia, dan para nelayan akan dengan takzim dan bangga menjawab : “Dialah wakil rakyat kami”.

Anggota dewan? Kenapa tidak foto kaisar Jepang atau perdana menteri, layaknya foto Presiden dan Wapres mengapit Garuda Pancasila di dinding gedung perkantoran atau ruang Kepala SD, seperti kelaziman di sini?

Bagi nelayan Sata Misaki, eksistensi anggota dewan begitu penting. Merekalah yang dengan telaten menyisir satu demi satu ‘lapak’ nelayan. Berapa tonase tangkapan laut lepas dan keramba, adakah yang aneh dengan cuaca, regulasi perikanan mana yang bikin mereka kurang berdaya. Dan layaknya seorang samurai, dengan teguh para wakil rakyat itu memperjuangkan dan menjaga titah tuannya, para nelayan udik yang sejahtera.

Koperasi perikanan negeri itu memang mapan. Berbasis anggota kuat dan secara kultural mengakar kokoh, dirancang sejak era Meiji dimulai (1868). Walaupun jumlah nelayan mereka hanya 5,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jepang, para politisi akan pikir panjang datang hanya untuk ‘jual kecap’ kepada para nelayan.

Epik koperasi tangguh di atas bukan monopoli nelayan Sata Misaki. Di level nasional, semua calon Perdana Menteri Jepang, bahkan perlu seikerei  lama-lama di hadapan entitas gerakan koperasi. Zen Noh dikunjungi, Zenkyoren disambangi. Jika calon PM saja melakukan hal itu, tidak mengherankan jika anggota dewan setempat niscaya melakukan hal yang sama di dapil masing-masing.

Posisi tawar para nelayan itu kuat. Dalam setiap konflik kepentingan terkait kebijakan zonasi area tangkap, reklamasi pantai, industri pariwisata, hingga relasi dengan korporasi konsumen. Berbanding terbalik dengan 2,17 juta nelayan Indonesia, yang sering tidak berdaya di hadapan cukong, politisi, juga perompak negeri jauh berbendera merah putih.

Empat bulan dari sekarang, 101 daerah akan melangsungkan Pilkada. Jika di setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu diikuti setidaknya 3 calon, tak kurang dari 300 kandidat calon kepala daerah yang akan bertarung.

Belum pernah terdengar kisah calon kepala daerah, bahkan calon presiden dan cawapres, mengunjungi koperasi-koperasi dalam tur kampanye mereka. Pesantren, pasar tradisional,  atau kampanye terbuka di tengah lapangan, masih merupakan spot favorit untuk kampanye.

Kenapa tidak mampir ke koperasi? Terlepas koperasi sejati tidak ngarep untuk dikunjungi, bisa jadi, mayoritas politisi itu tidak benar-benar mahfum dengan koperasi. Karenanya akan sangat diragukan jika mereka mau mengusung secara sungguh-sungguh daulat koperasi.

Mungkin, jika pesulap pengganda uang itu tak terlebih dahulu didicokok polisi, sebagian politisi itu lebih memilih sowan ke Padepokan Kanjeng Dimas, diam-diam ataupun terang terangan. Mau ngapain? Minta dilipatgandakan suara calon pemilihnya. []

About Author: kopkun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

adv bawah kotak
adv dalam