Gula Merah

Ketua Kopkun Desak Menteri Minta Maaf

do you

Pada 28 September 2012 Kopkun keluarkan pers rilis menanggapi Surat Edaran Menteri Koperasi Koperasi dan UKM. Surat Edaran bernomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/ CV menjadi kontroversi.

Seminggu sebelumnya Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) juga keluarkan rilis yang isinya memprotes surat edaran tersebut. Protes itu cukup menghangat di beberapa media nasional hingga membuat Menteri perlu meresponnya.

Melalui Surat Edaran itu Menteri meminta koperasi-koperasi yang sudah beraset 5 milyar untuk membentuk badan usaha PT/ CV. Hal ini ditujukan dalam rangka menyambut ASEA Economic Community (AEC).      

Herliana, Ketua Kopkun, melalui pers rilis menyatakan, “Secara filosofis koperasi merupakan koreksi atas konsep kapitalis  yang cendereng membela kepentingan sedikit orang, khususnya pemilik modal”. Ia juga mengingatkan Resolusi PBB yang menetapkan tahun 2012 sebagai tahun koperasi dunia merupakan satu bukti nyata bahwa perusahaan koperasi berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Terhadap Surat Edaran tersebut Herliana menilai, “Apabila koperasi membentuk PT dan atau CV, dikhawatirkan akan menyebabkan koperasi semakin kehilangan jatidirinya sebagai institusi yang mengedepankan demokasi atas persamaan kedudukan”.

Ia melanjutkan, “Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa kebelum berhasilan koperasi menjadi sokoguru ekonomi negara ditengarai karena koperasi telah meninggalkan jati dirinya dan kemudian berpraktek sebagaimana PT dan CV”.

Melalui pers rilis yang dikirim ke beberapa media nasional, lokal, Kemenkop, Dekopin, Kopindo dan berbagai lembaga terkait, Kopkun mendesak Menteri Koperasi untuk, “Mencabut Surat Edaran Nomer : 90/M.KUKM/VIII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV”.                                                      

Karena Surat Edaran ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia, Herliana mewakili Kopkun, “Meminta kepada Gubernur Seluruh Indonesia serta SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi agar tidak mengeluarkan kebijakan yang merujuk kepada surat edaran tersebut”.        

Dan jika terlanjur mengeluarkan kebijakan, “Meminta kepada Gubernur Seluruh Indonesia serta SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi yang sudah mengeluarkan kebijakan dengan merujuk kepada surat edaran tersebut agar segera membatalkan kebijakan tersebut”.                       

Dan terakhir, Kopkun mendesak agar Menteri secara bijaksana mau meminta maaf dengan terbuka kepada publik dan khususnya aktivis, pegiat, insan koperasi di tanah air terkait kebijakan tersebut. Dalam pers rilis tersebut Herliana mengatakan, “Sehubungan dengan surat edaran tersebut berpotensi melemahkan dan menjauhkan koperasi dari konsepsi dasarnya dan terbitnya surat edaran ini telah menyinggung perasaan para pejuang sejati koperasi di negeri ini, dimohon kebesaran jiwa dari Menteri Koperasi untuk meminta maaf secara terbuka”.

Pada kesempatan terpisah Herliana mengatakan bahwa rilis ini dikeluarkan sebagai salah satu bentuk koreksi terhadap kebijakan negara, khususnya masalah perkoperasian. Hal ini, menurutnya sesuai visi Kopkun yakni koperasi yang mempengaruhi kebijakan negara dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu juga sebagai media edukasi bagi masyarakat dan koperasi pada umumnya. []

 

About Author: kopkun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

adv bawah kotak
adv dalam