Gula Merah

RUU Koperasi Masih Banyak Masalah

anggota-dpr

Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) menilai RUU Perkoperasian mengandung banyak masalah, baik itu dari segi substansi, sistematika bahkan sampai hal yang bersifat redaksional.

Menurut Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Suroto naskah RUU tersebut , tidak jelas apakah bersifat lex spesialis atau lex generalis dalam releasenya, Jakarta, (21/10).

“Terlalu banyak mengatur masalah sektor simpan-pinjam saja secara rigid namun sektor lainya tidak diatur secara baik. Sementara masih banyak hal-hal umum lainya yang justru tidak diatur untuk menjadikan lingkungan koperasi yang baik, seperti misalnya masalah Komisi Etik yang penting sebagai fungsi pengawasan pelanggaran atas nilai-nilai dan prinsip koperasi yang bisa jadi dilanggar oleh Pemerintah ataupun oleh gerakan koperasi sendiri,” kata Suroto.

Naskah tersebut sepertinya juga tidak didasarkan pada acuan naskah kajian akademik yang baik dan bahkan terkesan dirumuskan secara serampangan.  Sebut saja misalnya di dalam isi (pasal 18), ada istilah konvensional atau syariah tapi tanpa penjelasan yang memadai.

“Termasuk pasal-pasal yang juga pada akhirnya berpotensi merusak koperasi karena banyaknya intervensi pemerintah yang masuk sampai kedalam hal-hal yang bersifat teknis namun tidak diatur adanya sanksi yang jelas dan memadai bilamana terjadi pengabaian atau pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh Pemerintah sendiri, sehingga fungsi imperatif atau perintah dari Undang-Undang juga berpotensi untuk tidak berjalan secara efektif di lapangan, ” tambahnya.

LSP2I masih menemukan kejanggalan-kejanggalan lain yang cukup banyak dalam RUU Perkoperasian ini. “Secara keseluruhan kami menilai, naskah yang dihasilkan itu sangat buruk kualitasnya dan kami dari LSP2I menghimbau kepada Presiden Republik Indonesia agar naskah tersebut tidak ditandatangani setidaknya untuk menjaga kehormatan dan juga misi mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga merupakan amanah penting dari konstitusi kita.  Kami juga setelah lakukan kajian, secara kelembagaan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar digagalkan semi hukum,” tegas Suroto.

Untuk diketahui, ada tanggal 18 Oktober lalu, naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna setelah selama 12 tahun terkatung-katung.

Saat ini naskah tersebut sedang menunggu penerbitannya setelah akan ditandatangani oleh Presiden dan atau menunggu waktu satu bulan setelah diputuskan dalam rapat paripurna yang lalu untuk pemberlakukan secara otomatis, menurut peraturan perundang-undangan. []

Sumber: Actual.co, 21 Oktober 2012

 

About Author: kopkun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

adv bawah kotak
adv dalam