Sakti Manfaat

UU Perkoperasian, Perjuangan Ekstra Regulasi, Mungkinkah?

Oleh: Dodi Faedulloh, S.Sos.

Kamis (18 Oktober 2012) lalu, DPR mengetuk palu disahkannya RUU Koperasi baru yang menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebelum UU ini disahkan, banyak kalangan aktivis koperasi yang gusar dan menyampaikan masukan-masukan, kalau tidak ingin disebut sebagai kritik terhadap rancangan tersebut. Draft RUU ini disinyalir justru be-ruh kapitalisme. Wacana penolakan RUU cukup gencar di media sosial dan sampai hari ini pun beberapa kalangan tetap melakukan mengadvokasi, dan memperjuangkan UU yang sudah diparipurnakan ini untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kelirumonologi Undang-Undang

Dalam risalah kecil ini, saya tidak akan mengambil porsi banyak dalam kajian kritik pasal-pasal yang (dianggap) keliru, baik sistematika, redaksi, dan substansi karena sudah hadir rilis kritik di berbagai portal berita dan media sosial dari aktivis koperasi, yang saya anggap cukup memadai menjadi alasan mengajukan banding terhadap regulasi tersebut.

Hal fundamental yang dikritik adalah tentang definisi koperasi. Bukan sekedar ihwal keseleo lidah redaksional, tapi ada interupsi substansi dari koperasi itu sendiri. Dalam Pasal 1 mendefinisikan koperasi sebagai “…badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi…”

Mendefinisikan koperasi semata badan hukum itu keliru, apalagi redaksi “didirikan oleh orang perseorangan” akan bermakna bias. Sialnya dalam sub penjelasan undang-undang, pasal 1 dijelaskan dengan kata singkat, “cukup jelas”. Penantian selama 12 tahun dikatung dalam rapat paripurna, terasa hambar ketika produk undang-undang yang dihasilkan justru menjadi “permasalahan tambahan”.

Kekeliruan ini menjadi problematik, karena sejatinya regulasi, sebagai pijakan dasar, harusnya tidak bermakna ambigu. Mendebatkan kembali tafsiran undang-undang adalah membuang waktu. Ada patokan yang kiranya bisa menjadi rujukan.

Definisi umum yang ditawarkan oleh gerakan koperasi internasional yang mendefinisikan koperasi secara umum sebagai sekelompok orang-orang yang otonom. Dalam hal ini titik tekan ada subjek/orang yang menjadi pelaku utama.

Monopoli Dekopin sebagai wadah tunggal koperasi yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi, posisi pengawas yang cukup superior dan mengalahkan kekuatan rapat anggota, untuk meningkatkan SDM koperasi diperbolehkannya pengurus berasal dari non-Anggota, banyak membahas bagian simpan pinjam namun sektor lain tidak terbahas secara apik yang saya kira tidak tepat dalam porsi lex-generalis  adalah ragam kekeliruan yang tercatat dalam UU Perkoperasian  terbaru.

Extra-Regulasi         

Ini bukan sekedar tentang persoalan ajakan moral layaknya mengajak untuk perang suci. Namun jika kehadiran negara, dalam kasus ini produk undang-undang baru ini menjadi permasalahan, mengapa harus menjebakan diri kubangan regulasi yang kontra-produktif?

Kembali ke khitah, koperasi sejatinya kumpulan orang yang otonom. Koperasi sejati adalah koperasi yang berdiri mandiri tanpa intervensi apalagi belas kasih pihak luar. Konsep “Do It Your Self” saya kira bisa mewakili bentuk kerja koperasi yang otonom itu.

Hierarki kebijakan dalam koperasi senyata-nyatanya adalah rapat anggota. Saya jadi ingat hasil riset salah seorang senior saya. Di salah satu koperasi yang menjadi objek penelitiannya, ia menemukan implementasi UU tentang perkoperasian tidak berjalan di koperasi tersebut. Namun anehnya koperasi tetap berjalan dengan baik. Ternyata yang menjadi ruh dalam berjalannya koperasi tersebut tiada lain dari hasil rapat anggota. Memang sifatnya masih kasuistik dan belum bisa digeneralisasi, tapi sekurangnya ini memperlihatkan tentang adannya kemampuan dalam diri koperasi untuk hidup tanpa kerangkeng regulasi birokrasi.

Bukti empiris yang lebih besar ada. Di Norwegia dan Denmark contohnya, kedua negera tersebut tidak memiliki UU koperasi. Koperasi di dua negara tersebut berkembang pesat, bahkan menjadi substantive power ekonomi di sana. Jika negara memang punya komitmen yang tinggi dalam pengembangan koperasi, sebenarnya kehadiran UU Koperasi tidak bisa berdiri sendiri yang justru hanya malah “mengatur-atur” koperasi yang harusnya berdiri otonom.

Problem ini saya tinjau menggunakan kacamata Badiou, seorang filusuf kontemporer ternama asal Prancis. Bagi para punggawa koperasi, permasalahan ini bisa menjadi awal untuk menciptakan momentum untuk berjuang dalam imajinasi extra-regulasi. Imajinasi inilah tentang “something else” yang menjadi unsur generik yang membawa kita pada kesetiaan (fidelity) atas “kebenaran”.

“Kebenaran” di sini, dalam bahasa Badiou, selalu mengandung kebaruan dan menjauhkan manusia dari relativitas sehari-hari. Dalam titik tertentu kebenaran melampaui dan menjebol dari “pengetahuan. “Pengetahuan” secara konsepsi dibedakan oleh Badiou dengan “kebenaran”.“Pengetahuan” bagi Badiou sebatas informasi yang tersusun rapi—bagaikan ensikopledia, bagaikan monumen. Sedangkan “kebenaran” mengandung hal baru dan militansi.

“Kebenaran” berawal dari proses subjektivisasi, yaitu keinginan subjek dalam situasi partikular yang kemudian menempatkan Kebenaran di cakrawala. Partikular-partikular di sini adalah perjuangan subjek-subjek koperasi yang berjuang secara baru, karena menunggu peran negara tak kunjung menciptakan hal yang baru, yakni untuk menjaga momen perjuangan di luar undang-undang yang kita ciptakan. Bagi Badiou momen politik adalah momen yang menyoroti surplus representasi kekuasaan dengan cara menghadirkan “yang lain” yang belum muncul dalam state of situtation.

Membaca beberapa sejarah perjuangan koperasi, khususnya situasi kontemporer, dalam pembacaan saya masih dalam lingkaran “pengetahuan”, yakni dalam kondisi pengandaian yang sudah tersusun dalam draft ensikopledia yang terbakukan, dan masalahnya kita tak jarang jadi naïf, perjuangan itu, dalam konteks ini adalah selalu, selalu dan selalu menggedor undang-undang.     Hemat saya subjek koperasi justru bisa melampauinya, seperti yang dilakukan oleh para insan koperasi di Norwegia-Denmark, atau insan koperasi tempat penelitian senior yang saya ceritakan di muka. Kiranya kesempatan momentum ini saatnya memulai dengan “yang lain”: extra regulasi. Mungkin kah? []

 

Penulis adalah Pengurus Kopkun dan Direktur Bale Adarma, Purwokerto

About Author: kopkun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

adv bawah kotak
adv dalam